in

Nurcholish Madjid : Antar Umat Jangan Saling Menggeneralisasi

Nurcholish Majid

Terbelahnya masyarakat Indonesia akibat Pemilu 2019, dampaknya masih terasa hingga saat ini. Tak terkecuali dalam tubuh umat Islam sendiri. Aroma perseteruan itu kian sengit bila menengok pada perdebatan-perdebatan tak berujung di media sosial. Keriuhan itu bila tak segera dihentikan tentunya akan merobek rajutan kebangsaan yang sudah lama terbangun di Republik ini. Untuk itu, redaksi Historia HMI mencoba menyuguhkan hasil wawancara wartawan Republika, Muarif, dengan sosok yang dikenal sebagai masinis pembaharuan pemikiran Islam Indonesia, Nurcholish Madjid, atau akrab dipanggil dengan sebutan Cak Nur. Kutipan wawancara ini termuat dalam koran harian Republika edisi Minggu 10 November 1996 dan redaksi berinisiatif untuk menyajikan kembali petikan wawancara tersebut karena masih relevan dan layak untuk menjadi refleksi bagi pembaca sekalian. Selamat menikmati.

Ulangtahun ke-10 Paramadina yang dirayakan secara besar-besaran memperoleh liputan luas di media massa. Yang hadir pun sangat beragam. Apakah ini menunjukkan bahwa Paramadina telah semakin diterima?

Tentu tak ada kelompok yang bisa diterima semua orang. Muhammadiyah yang besar tidak juga disetujui semua kelompok. NU juga begitu. Apalagi Paramadina. Namun paling tidak, Insya Allah, kami bisa mengklaim bahwa Paramadina memiliki basis pendukung yang luas, dari pejabat sampai mahasiswa. Dan kalau anda katakan tadi, perayaan dilakukan secara besar-besaran, itu sebenarnya kehendak anggota. Bukan Yayasan. Saya sendiri nggak tahu sama sekali. Anggota yang mempersiapkan. Kalau kita tanya, mereka selalu bilang, “sudahlah, pokoknya tahu beres”.Jadi saya sendiri tidak mengira akan sebesar itu.

Tidakkah acara yang besar-besaran di Convention Centre itu tidak akan menimbulkan kesan elitis?

Selalu bisa timbul kesan seperti itu. Tapi seperti telah berulangkali saya katakan, elitisme itu bukan ideologi melainkan metodologi kami. Dasar pikirannya adalah masyarakat selalu berbentuk seperti kerucut, dan semua harus digarap sebagai objek dakwah. Karena selama ini sasaran dakwah hanya kelas menengah ke bawah, maka kita melihat adanya segmen masyarakat yang terabaikan.

Karena itu, menggarap mereka itu, secara fiqhnya, menurut kami adalah fardlu kifayah, artinya harus ada yang melakukannya. Kalau tidak, dosanya, resikonya kita tanggung bersama.

Dari sudut pandang ilmu sosial, masyarakat itu tak pernah ditentukan oleh mayoritas, melainkan oleh sekelompok kecil yang berkualitas. Jadi dalam struktur itu, ada atas-bawah, puncak-basis, dan yang menentukan itu selalu yang di atas. Seperti contohnya lampu. Ada bohlamnya, ada tombolnya. Kita kan tidak mematikan lampu dengan cara memutar bohlamnya? Yang kita lakukan, menekan tombolnya. Itu namanya metode sibernetik.

Kami menggunakan itu, yaitu mencari titik yang paling strategis, dan itu yang kita garap. Kami menggarap kelompok trend makers, atau kalau bisa bahkan decision makers. Kita memang tak punya potensi terlalu banyak, namun paling tidak kelompok penentu kecenderungan masyarakat itu kita garap.

Elit di sini tak merujuk pada ekonomi, melainkan intelektual. Banyak kalangan kaya atau pejabat tinggi, rendah intelektualitasnya. Mereka tak akan cocok dengan Paramadina. Sebaliknya banyak kalangan muda yang tak punya uang tapi berminat sekali pada apa yang disajikan kami di sini. Ya kami ajak mereka, gratis.

Apakah anda menilai bahwa masyarakat Indonesia semakin bisa menerima perbedaan pendapat?

Ya, jelas jauh lebih kaya dari dulu. Dalam bidang apapun, termasuk agama, politik. Saya beri contoh. Di Surabaya, dalam acara peluncuran buku Siswono, Baramuli diminta membandingkan nasionalisme Orde Lama dan Orde Baru. Dengan sendirinya dia mengkritik Bung Karno yang dikatakannya menyimpang dari UUD 1945 dan sebagainya. Di floor, banyak orang PNI. Sejumlah tokoh itu dengan memukau menyerang Baramuli. Mereka bilang, “Saudara Baramuli hanya berani mengkritik Bung Karno setelah beliau meninggal. Saya sekarang bernai mengkritik Pak Harto pada saat dia masih berkuasa”.

Yang ingin saya tunjukkan, senior-senior PNI itu berani mengkritik pak Harto dan tidak diapa-apakan. Itu kan artinya ada perbaikan sangat besar dalam keterbukaan kita. Itu tak mungkin dilakukan sepuluh tahun yang lalu, apalagi pada zaman Bung Karno. Coba seandainya dia mengkritik Bung Karno pada zaman Bung Karno, apa nasib dia?

Jadi ada perbaikan yang luar biasa. Tapi tentu saja belum final, dan perlu banyak sekali yang dikembangakan. Termasuk misalnya kebebasan pers.

Tapi orang justru melihat ada perseteruan antaragama yang meruncing, misalnya baru saja melalui media kita membaca polemik antara Frans Seda yang menuduh adanya Islamisasi dan Amien Rais?

            Saya setuju dengan Amien Rais. Frans Seda itu sepertinya pura-pura tidak tahu dengan apa yang dikatakan Amien, bahwa ada semacam konspirasi terhadap umat Islam di masa lalu. Yaitu dengan jalan menempatkan orang-orangnya Frans Seda di posisi-posisi strategis, baik di wilayah akademik maupun pemerintahan. Kasusnya seperti Universitas Gajah Mada, pemerintahan Jawa Tengah. Sampai Kabupaten, sekwilda-sekwilda itu katanya non-muslim. Sekarang sudah berubah semuanya. Nah dalam perubahan ini mereka mengalami kesulitan dan tak bisa berbuat semaunya.

            Saya rasa ini wujud prasangka orang-orangnya Frans Seda terhadap umat Islam. Dan prasangka ini sudah ada sejak di Eropa, ketika dia menjadi duta besar di Brussel, yang sekaligus menjadi koordinator dubes-dubes lain di Eropa. Konon dia pernah membuat briefing pada mahasiswa Katolik yang belajar di Eropa bahwa Islam adalah ancaman, terutama melalui HMI dan alumninya.

            Karena itu, kabarnya, dia memberikan petunjuk agar sesampainya mereka di Indonesia mereka mengganjal HMI dan alumninya. Saya tidak tahu apakah pernyataan Amien itu adalah wujud dari apa yang dikatakan oleh Frans Seda itu. Frans Seda itu mungkin mewakili suatu kelompok yang memutarbalikkan fakta. Tapi kita jangan menggeneralisasi bahwa semua orang Kristen dan Katolik seperti itu. Karena orang Islam sendiri kan juga ada yang seperti itu. Dan sebaliknya kita juga berharap mereka tak pukul rata orang Islam. Apalagi orang Islam itu 80 persen masyarakat Indonesia, sehingga segala macam gaya dan penampilan itu ada. Kalau lantas orang-orang non-muslim membuat generalisasi, ya jelas akibatnya parah. Seperti juga kalau orang Islam menggeneralisasi mereka.

            Qur’an saja tidak membuat generalisasi. Dikatakan misalnya, “Dalam kelompok ahli Kitab itu ada kelompok yang konsisten, yang selalu mempelajari ajaran-ajaran Tuhan, dan beribadat di waktu malam, mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar., banyak melakukan kebajikan dan mereka adalah orang-orang saleh (QS.Ali Imran, 113-114). Qur’an bilang begitu. Jadi tidak semuanya sama. Kita tak boleh menggeneralisasi.

Tapi benarkah hubungan ini memburuk?

            Itu tak bisa disebut semakin memburuk. Kesan itu timbul karena kita hidup dalam era di mana komunikasi dipermudah. Itu menimbulkan efek intensifikasi : sesuatu menjadi tampak lebih intensif. Tapi dari segi volumenya sebenarnya jauh menurun. Misalnya ketidaksenangan umat Islam kepada non-muslim, dulu jauh lebih besar. Tapi karena dulu komunikasi, transportasi, informasi masih terbatas, jadi tidak begitu menonjol.

Di sebagian kalangan ada yang memandang anda itu anti-Katolik atau anti-Kristen. Anda misalnya berdebat soal keagamaan secara panjang dengan Frans Magnis Suseno (melalui surat pribadi, namun fotokopiannya kemudian menyebar di sejumlah kalangan-red)

Ya orang bisa saja menarik-narik begitu. Tapi kalau orang bisa melihat kasus perkasus, kesimpulannya akan beda sekali. Taruhlah saya berpolemik dengan Magnis, tapi hanya dalam rangka kejelasan. Tak ada kesengitan, dingin saja. Semua dalam kerangka ilmiah, bicara soal data. Saya memintanya mengomentari tulisan Steenbrink (Karel A.Steenbrink dalam bukunya Kawan Dalam Pertikaian : Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia(1596-1942), penerbit Mizan, 1995) bahwa umat Katolik sejak masa penjajahan Belanda melakukan konspirasi, dan ia menyebut secara langsung nama Magnis sebagai bagian dari konspirasi itu.

Dalam hal ini, taruhlah benar. Tapi orang kan berubah? Kita tidak bisa terus menerus menghukum seseorang karena perbuatan masa lalunya. Tuhan saja pemaaf. Masak kita tidak bisa memaafkan orang? Ya memaafkan itu antara lain melupakan masa lalu, karena kita berharap keadaan sudah berubah. Terhadap Magnis, misalnya, selanjutnya tak ada kepahitan di antara kita. Karena itu, tetap saja ia diundang ke Paramadina, meluncurkan buku, memberikan kuliah umum.

Namun ada anggapan juga di sebagian kalangan bahwa kalau umat Islam itu bermanis-manis dengan kalangan lain, itu menunjukkan bahwa umat Islam itu lembek?

Tafsiran kuat lemah itu macam-macam. Ada yang menginterpretasikan kuat sebagai garang. Tapi juga ada interpretasi bahwa kuat itu teguh dan teguh itu adalah bagian dari percaya diri. Secara psikologi, agresif itu adalah pertanda orang lemah  yang berusaha menutupi kelemahannya. Kalau dia percaya diri, dia akan mudah menghargai orang karena toh dia tak akan kehilangan apa-apa. Kalau dia minder, dia cenderung menghina.

Umat Islam itu tidk diperintahkan untuk bersikap garang. Misalnya soal izin berperang dari Allah sebagaimana termuat dalam Al-Hajj ayat 39-40. Banyak Ulama’ yang tak menerangkan bahwa izin perang itu dikeluarkan Allah untuk melindungi semua agama. Ide perang dalam Islam adalah perang defensif, melindungi orang yang terusir karena berkata, “Tuhan kami hanyalah Allah”.

Dan dikatakan lagi, “Kalau bukan karena Allah menolak keganasan sebagian manusia pada sebagian manusia lainnya, maka tentunya sudah hancur biara-biara, sinagog-sinagog, gereja-gereja, masjid-masjid, yang di dalamnya disebut nama Allah”. Sebagian orang menafsirkannya bahwa dalam gereja-gereja, biara-biara, itu ada orang-orang berdzikir, menyebut “Allah, Allah, Allah’. Tidak begitu. Artinya di sana dipelihara etos-etos keagamaan yang antara lain adalah memelihara budi pekerti luhur. Semua agama mengarah ke sana.

Karena itu para sahabat dulu saat melepaskan tentara selalu berpesan, “Jangan membunuh anak-anak, jangan memotong pohon-pohonan, jangan membunuh ternak, jangan merusak rumah peribadatan, jangan menggangu mereka yang sedang beribadat di tempat-tempat ibadat itu. Jelas itu. Seperti dalam kasus Situbondo, saya rasa pilihan Gus Dur untuk meminta maaf dan turut membantu pembangunan kembali gereja-gereja yang dihancurkan itu tepat.

Tapi justru ada anggapan itu berlebihan?

Tidak berlebihan kalau diingat ada asumsi bahwa yang melakukan perusakan itu umat NU. Mungkin pengkritiknya melihat itu menjadi alat pembenar pembangunan gereja, karena banyak gereja di sana  yang berdiri tidak dengan prosedur yang benar. Dari 27 gereja itu kabarnya ada beberapa yang mendapat izin, yang lain tidak. Jadi kalau mau wajar, setelah gereja itu diperbaiki, barus dipersoalkan izinnya. Kalau sekarang, kan nggak enak. Secara moral, nggak betul. Umat Islam sudah merusak, jadi seharusnya pula ikut membantu.

Beralih ke topik lain. Ada anggapan Cak Nur mulai turun gunung, melakukan aktivitas-aktivitas di luar wilayah keagamaan, seperti menjadi anggota Komnas HAM, dan juga KIPP.

Saya agak menyesal kalau orang sampai berpikir begitu. Kenapa saya bicara oposisi, kenapa saya bicara demokrasi? Itu kan konsekuensi dari semua apa yang saya bicarakan soal agama. Agama adalah dasar dari semuanya. Itu semua masih dalam satu lingkungan. Jadi istilah ‘di luar wilayah keagamaan’ itu tidak tepat. Seolah-olah kita batasi agama dalam hal-hal tertentu saja. Agama itu selalu berujung pada masalah etika, dan etika selalu berimbas pada semua bagian kehidupan. Jadi agama adalah bagian organik dari segenap bagian kehidupan. Orang Katolik juga begitu, orang Budha juga begitu.

Kalau meminjam istilah Amien Rais, kita bicara soal ‘high politics’. Kita bicara moral, norma-norma demokrasi, bukan pada penempatan orang-orang. Seperti KIPP, kan tidak memiliki tujuan penempatan orang-orang. Yang bisa ditumbuhkan hanyalah efek moral. Kita tidak menuntut efek legal, apalagi efek politik. Efek moral itu kan paling abstrak. LBH misalnya mengarah pada efek legal. Golkar pada efek politik.

Tapi ada anggapan bahwa dalam kondisi saat ini, pilihan untuk berpolitik praktis bagi umat Islam justru merupakan keharusan?

Di satu sisi, saya setuju dengan pilihan itu. Namun di sisi lain, saya merasa ada banyak orang yang mengatakan itu sekadar mencari pembenaran terhadap tindakan politik praktisnya, untuk mencari kedudukan. Itu saya nggak setuju. Itu hanya merupakan semacam tugas dari suatu kelompok tertentu untuk mengemban tugas lebih besar. Namun seluruh umat Islam itu harusnya kembali kepada masalah yang paling pokok, yaitu yang termuat dalam istilah amar ma’ruf nahi munkar, yakni menegakkan nilai-nilai terbaik.

Pada tahap sekarang ini justru dibutuhkan sikap untuk merem terjadinya ekses dari perjuangan dalam mencari posisi politik praktis, dengan mengingatkan bahwa setiap kenaikan posisi seorang Islam dalam politik praktis harus disertai dengan kenaikan nilai-nilai Islam yang berdaya. Karena itu kalau ada politisi Islam naik ke atas, atau naik atas nama Islam, dan tidak mencerminkan akhlaq Islam, itu namanya pengkhianatan. Dan itu mempunyai efek mengganggu, merongrong atau bahkan meniadakan legitimasi Islam untuk masa depan. Itu berbahaya sekali. Untuk merehabilitasinya susah. Kritik pada ICMI misalnya adalah bahwa banyak orang ICMI yang lebih berpikir pada politik praktis, pada penempatan orang-orang.

Tapi kan kesempatannya langka untuk memperoleh posisi itu?

Ya, tapi apa artinya kesempatan itu harus dibayar dengan segala ongkos. Tidak dong. Kita juga harus memperkuat posisi tawar. Adalah salah untuk mengira naiknya Islam itu adalah karena belas kasihan orang yang di atas. Kenaikan Islam di Indonesia terjadi karena faktor obyektif-historis-sosiologis-demografis, terutama yang berkaitan dengan masalah peningkatan pendidikan. Siapa pun yang berkuasa tidak akan bisa mengabaikan faktor Islam.

Islam sebagai kekuatan muncul dari bawah secara obyektif. Kalau umat Islam selalu berpikir bahwa dia ditolong, maka cara berpikirnya jatuh pada kolusi dan kooptasi. Nabi mengatakan, ‘Jangan berikan kekuasaan pada yang menghendaki’. Maksudnya berikan tampuk kekuasaan pada siapa pun yang terpilih melalui proses obyektif dan alami, bukan karena rekayasa, bukan karena macam-macam.

Apakah itu tidak membutuhkan waktu lama?

Tidak lama. Karena itu saya bicara tentang perimbangan baru di Indonesia. Saat ini perimbangannya memang masih tidak wajar, karena kita masih didominasi oleh elit bentukan zaman kolonial. Setelah 1980-an 1990-an, itu mulai diimbangi oleh elit yang datang dari kalangan rakyat dan kebetulan santri. Tapi ini belum selesai, karena yang ada saat ini masih Islam modernis, yang kira-kira acuannya pada Masyumi. NU belum, padahal ia merupakan faktor kunci karena jumlahnya yang besar dan sangat berakar. NU itu terlambat kira-kira 20 tahun. Mulai tahun 1970-an, anak-anak NU menyerbu sekolah-sekolah umum, dan sekolah-sekolah NU pun dimodernisasi. Jadi tambah saja 20 tahun dari sekarang, kita akan menyaksikan bahwa dari NU tumbuh lapisan terdidik yang sangat besar. Pada masa itulah terjadi ekuilibrium baru.

Sekarang ini karena Kristen-Katolik memiliki keunggulan teknis, peranannya tidak proporsional. Grup Kompas punya 40-an SIUPP, NU yang begitu besar tak punya satu pun SIUPP. Itu berkaitan dengan kemampuan teknis. BPR-nya NU gagal karena ekonomi NU, masih ekonomi natural, bukan ekonomi moneter. Karena itu sangat penting munculnya tokoh-tokoh NU yang bisa membawa NU ke arah yang lebih terbuka. Karena bila benar pada tahun 2010 nanti hadir generasi NU yang akan turut tampil di pusat-pusat kekuasaan sementara pola konflik lama NU-Masyumi masih berlagsung, akan hancur Indonesia.

Karena itu pula anda lihat saya tak akan pernah mengkritik Gus Dur. Saya pernah diapakan saja oleh Gus Dur, saya diam saja. Karena saya sadar, secara makro, dia ini luar biasa. Secara mikro, gaya pribadinya, kita mungkin terganggu sekali. Tapi itu tak boleh menghalangi kita untuk menghargai dia. Kita tak boleh kehilangan orang seperti Gus Dur.

NU adalah kekuatan yang memiliki kekayaan luar biasa namun belum memiliki metodologi untuk mengolah kekayaan itu. Saya selalu katakan, “Muhammadiyah memiliki katalog, namun tidak memiliki kitab. Sedangkan NU memiliki kitab yang sangat kaya, namun tidak memiliki katalog”. Bagaimana kita bisa memanfaatkan begitu banyak kitab, kalau kita tak memiliki katalog. Muhammadiyah-NU itu seperti Jepang-Indonesia. Indonesia itu kan memiliki kekayaan alam luar biasa, tapi tak tahu cara mengolahnya. Jepang tak memiliki apa-apa selain kemampuan mengolah. Jadi keunggulan bisa diperoleh bila orang menguasai metodologi. Muhammadiyah itu maju sekali, melewati kelompok-kelompok Islam di seluruh dunia.

Saya katakan pada orang-orang NU, NU bisa menjadi besar dan menjadi seperti Amerika, bukan Indonesia. Amerika adalah negara yang kaya sumber alam sekaligus kaya metodologi, karena itu dia menjadi super power. NU pun bisa begitu. Pada tahun 2010 itu kita mengharapkan lahirnya NU modern. Dan saat itu pilihan untuk memasuki NU atau Muhammadiyah tak berkaitan dengan masalah, ‘sholat tarawikh-nya NU 23 rakaat, sementara Muhammadiyah 11’. Itu menjadi tak relevan sama sekali.

Dan itu bisa terjadi. Lihat saja HMI. Di sana kan tidak penting anda itu berasal dari Muhammadiyah atau NU atau apapun. Tak ada stigma. Paramadina juga begitu. Karena itu ada yang datang ke Paramadina dan kecele karena berharap memperoleh panduan mengenai bagaimana cara berwudlu yang benar. Ya itu kan seharusnya sudah selesai pada usia tujuh tahun?

Dengan optimisme semacam itu, anda tak melihat kemungkinan bahwa proses masuknya umat Islam ke wilayah kekuasaan ini bisa dibalikkan?

Ada faktor objektif yang membuat saya percaya itu tak bisa dibalikkan. Dihambat mungkin bisa, tapi dihentikan atau dibalikkan tidak bisa. Pendidikan yang diberikan dalam masa Orde Baru ini berkonsekuensi pada lahirnya kalangan terdidik. Tak ada yang bisa membendung. Hambatan itu saya kira akan datang dari kelompok masyarakat yang –terlepas dari agamanya- ingin mempertahankan privilege yang selama ini mereka nikmati yang sebagian besar adalah warisan dari zaman kolonial. Tapi kalau mereka bertingkah seperti itu, mereka akan hancur. Lebih baik mereka sharing, kalau mereka ingin selamat.

Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan seperti SMU Madania atau Universitas Paramadina Mulya itu dalam konteks pelahiran generasi baru kelas menengah Muslim itu?

Ya, dalam rangka menopang itu.

Tapi kenapa mahal?

Persoalannya kita ingin memberikan pendidikan yang berkualitas, yang berbeda dari kebanyakan universitas lainnya. Di Indonesia ini banyak lembaga pendidikan tinggi yang mengeruk keuntungan yang sangat besar, namun keuntungannya itu tidak diinvestasikan kembali dalam riset, banyak universitas hanya membatasi diri pada pengajaran saj. Karena itu fixed cost-ny murah. Perpustakaannya saja belum tentu ada. Kita menginginkan universitas riset yang memadai. Dan itu mahal sekali. Apalagi untuk membiayai riset melalui laboratorium.

Karena itu di Amerika pun, universitas riset itu tak hanya didanai oleh universitas, namun juga oleh pemerintah. Mereka berebutan proyek riset pemerintah. Seperti astronomi, untuk mengetahui apakah di Mars itu ada kehidupan, butuh biaya miliaran dolar. Padahal kegunaannya secara bisnis kan tidak ada?

Karena di sini pemerintah belum memperhatikan ke arah sana, ya sebisa mungkin kami membiayai sendiri. Itu idenya Paramadina Mulya.

Tapi kan pemberdayaan lapisan bawah itu juga penting?

Ya itu kan soal pembagian kerja lagi. Kalau kita juga disuruh mengurusi itu, yang ini tercecer lagi. Fardlu Kifayah lagi kan. Sebenarnya kalau untuk yang ini ada yang menggarap, kita akan dukung. Tapi sejauh ini tak ada yang maju, ya sudah kita lakukan saja. Kalau-kalau bisa.

Karena kalau kita ingin ambil bagian dalam kekuasaan, kita harus meningkatkan pendidikan setinggi-tingginya. Kalangan non-pribumi memiliki dan sadar itu. Itu bukan soal konspirasi. Tapi karena mereka mampu. Di luar negeri, mereka belajar komputer, belajar robotic, soal robot. Saat ini dari setiap satu juta orang Indonesia, hanya ada 65 lulusan S3. Amerika itu 6500. Prancis 5000. Jerman 4000. Mesir 300. India 200. Israel 16.500 (*)

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Written by historiahmi

Comments

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

R.Daldiri, Pendiri HMI Cabang Surabaya

Menanti Peran Signifikan HMI (Sebuah Catatan Menjelang Kongres HMI)