in

1963-1966 : Tahun-tahun Tantangan Bagi HMI Menghadapi PKI (Bag.1)

Oleh : Dr. Nazar Nasution, SH., MA

Upaya PKI Membubarkan HMI

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang didirikan tanggal 5 Februari 1947 mengalami berbagai tantangan dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan HMI adalah “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam, serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Swt”.

Sebagai wadah intelektual Islam, HMI terpanggil untuk turut berperan dalam upaya “mencerdaskan kehidupan bangsa” sesuai amanah Pembukaan UUD RI 1945. HMI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari umat Islam dan bangsa Indonesia.  Karena itu, sepanjang sejarah kehidupan HMI, HMI memerankan dirinya sebagai kader umat dan bangsa Indonesia.

Dalam peran ganda inilah HMI menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada tahun 1963-1966, ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha untuk membubarkan HMI. Sebagai salah satu partai pemenang pemilu pertama di Indonesia (1955), Partai Komunis Indonesia dengan berbagai cara serta tipu muslihat sangat berselera untuk berkuasa di Indonesia.

Hal tersebut sudah dilakukan melalui uji-coba, yang ternyata gagal, untuk merebut kekuasaan pada tahun 1948. Berbekal hasil pemilu 1955 tersebut, niat dan tekad PKI untuk berkuasa terus berkobar.

Konsepsi Presiden & Dekrit Presiden.

Peluang PKI untuk berkuasa semakin nyata dengan dua peristiwa nasional. Pertama, Bung Karno mengeluarkan Konsepsi Presiden tahun 1957 tentang perlunya suatu Kabinet Gotong Royong dengan memasukkan PKI dalam pemerintahan. Terkenal dengan semboyan “kabinet kaki empat”.

Kedua, Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang memberlakukan kembali UUD 1945. Bila selama demokrasi parlementer (tahun 1950-1959), pemerintah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, maka sejak 1959 hingga 1965 yang menjadi kepala negara/kepala pemerintahan adalah Presiden. Dengan demikian, sejak 1959 Sukarno sepenuhnya berkuasa di Indonesia. Situasi ini dimanfaatkan oleh PKI dengan menggunakan wewenang yang dimiliki Bung Karno untuk melumpuhkan lawan-lawan politiknya. Antara lain partai Masyumi dan PSI, dengan alasan keterlibatan sejumlah tokoh-tokohnya dalam pemberontakan PRRI/Permesta (1957-1958).

Presiden Sukarno meminta ke dua partai tersebut untuk membubarkan diri. Apabila tidak bersedia, maka akan dibubarkan oleh pemerintah dan dijadikan sebagai partai terlarang. Kedua partai tersebut, dengan berbagai pertimbangan, memilih untuk membubarkan diri.

Manifesto Politik dan USDEK.

Setelah Dekrit Presiden 1959 yang mengembalikan Indonesia ke UUD 1945, maka Presiden Sukarno sebagai Kepala Pemerintahan mengeluarkan apa yang disebut sebagai Manifesto Politik (Manipol) serta USDEK (singkatan dari UUD 1945-Sosialisme Indonesia-Demokrasi Terpimpin-Ekonomi Terpimpin-Kepribadian Indonesia).

Sukarno menjadikan Manipol-Usdek ini sebagai Haluan Negara. Artinya semua partai maupun ormas harus menyesuaikan diri dengan Manipol Usdek ini, kalau tidak akan diawasi dan ditindak.

Setelah Masyumi dan PSI dibubarkan, Sukarno dengan pengaruh/tekanan PKI pada tahun 1962 melakukan serangkaian penangkapan terhadap sejumlah tokoh Masyumi dan PSI, seperti Mohammad Natsir, Sutan Syahrir, Mohammad Roem, Prawoto, Anak Agung Gde Agung, Hamka, Mohammad Yunan Nasution, Isa Ansyari serta tokoh-tokoh pejuang Demokrasi lainnya seperti Mochtar Lubis dll.

Mereka ditahan selama 4 tahun lebih di berbagai penjara di Jakarta, Madiun, Sukabumi dll. Mereka baru menghirup udara bebas pada tahun 1966, saat Presiden Suharto berkuasa dan membebaskan mereka. Peluang PKI untuk berkuasa semakin menjadi kenyataan, setelah Sukarno mencetuskan gagasan yang disebut NASAKOM (Nasionalisme-Agama-Komunisme), yaitu mempersatukan ke tiga unsur tersebut dan memasukkannya dalam pemerintahan. Gagasan inilah yang akhirnya membuka pintu selebar-lebarnya bagi PKI untuk berkuasa.

Nefos dan Oldefos.

Di samping Manipol Usdek sebagai kebijakan nasional, Sukarno mengumandangkan politik luar negeri yang condong ke Kiri (Blok Komunis), dengan gagasannya Nefos dan Oldefos.

NEFOS (New Emerging Forces), digagas tahun 1962, merujuk kepada kenyataan bahwa sejumlah negara-negara yang menyatakan merdeka merupakan negara-negara berkembang. Sedangkan OLDEFOS (Old Emerging Forces), merujuk kepada negara-negara maju, yang umumnya adalah negara-negara Barat, yang cenderung mempertahankan status quo. Karena itu harus dihadapi bersama oleh negara-negara NEFOS.

Gagasan ini dirundingkan bersama oleh Bung Karnodan PM Cina Chou En Lai. Padahal Bung Karno selama ini dikenal sebagai pemimpin Gerakan Non Blok bersama dengan PM India Nehru, PresidenMesir Abdul Nasser dan Presiden Yugoslavia Yosef Bros Tito. Bung Karno telah bergeser menjadi pemimpin Nefos.

Rencana untuk melaksanakan CONEFO yaitu Conference of New Emerging Forces belum sempat diwujudkan, namun GANEFO (Games of New Emerging Forces) berhasil dilaksanakan oleh Indonesia pada tahun 1963 di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Politik Poros.

Nefos dan Oldefos ini dikembangkan terus oleh Sukarno melalui Menlu Subandrio dengan menggagas apa yang disebut sebagai Politik Poros pada tahun 1964, yang membuat poros antara Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Pyongyang-Peking, lima negara, Indonesia-Kamboja-Vietnam-Korea Utara-Cina.

Peristiwa Utrecht.

PKI menyadari bahwa meskipun berbagai agenda politik tersebut telah meratakan jalan bagi PKI untuk berkuasa, namun PKI mencermati bahwa upaya untuk melumpuhkan lawan-lawan poltiknya adalah merupakan agenda PKI yang harus diprioritaskan. PKI menilai bahwa kelompok yang paling potensial dan militan yang akan berhadapan dengan PKI adalah golongan Islam.

HMI adalah satu unsur golongan Islam yang merupakan kader umat dan kader bangsa, yang perlu diutamakan untuk dilumpuhkan. Maka berbagai kiat, strategi maupun manuver dilakukan PKI untuk melumpuhkan HMI. Hal ini diawali dengan upaya untuk melakukan pelarangan terhadap HMI dengan peristiwa Utrecht, yaitu tindakan dari Prof. Utrecht, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya cabang Jember, yang mengeluarkan keputusan untuk melarang kegiatan HMI sebagai organisasi mahasiswa ekstra di lingkungan Universitas Brawijaya, Jember (bersambung)

*Penulis adalah aktivis, Diplomat dan Dosen

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by historiahmi

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Boteng, Sang Pejuang dan Penjaga Silaturahmi

Fitrah Noho : Jangan Pernah Merasa Perjuangan Kita Telah Cukup!