in

Diduga Melanggar HAM, Rektor Unmer Malang Disurati HMI Korkom Unmer

HISTORIA HMI, MALANG – Pada Rabu, 11 Oktober 2020 Himpunan Mahasiswa Islam Korkom Universitas Merdeka Malang melayangkan surat pernyataan sikap/keberatan kepada Rektor Universitas Merdeka Malang.

Surat tersebut juga berisi tembusan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Ketua Kopertis Wilayah VII Jatim, Ketua Presidium Majelis Nasional Kahmi, Ketua Umum HMI Badko Jatim, Ketua Umum PB HMI, Danrem 083 Baladhika Jaya, dan Ketua Umum HMI Cabang Malang.

Diketahui bahwa kampus Universitas Merdeka Malang yang telah lama hadir dan berkontribusi memberikan dedikasi kepada bangsa Indonesia, kini telah mulai tercoreng karena kegagalan pihak kampus dalam memahami konsep suatu perkumpulan/dikenal dengan organisasi.

Ketua Korkom Unmer, Yasir, mengungkapkan, bahwa ini suatu kemunduran berfikir yang digunakan oleh stakeholders kampus yang ada di Malang itu.

“Karena bapak/ibu tdk paham arti pendidikan dan tidak paham apa sebenarnya UU itu”. Terangnya.

Lanjutnya, ini yang menjadi kekecewaan mereka sebagai Mahasiwa karena pihak Birokrasi Unmer membuat Surat Pernyataan kepada para Mahasiswa baru di atas materai 6000 yang berjumlah 11 point diantaranya adanya point krusial yakni “Tidak akan melaksanakan dan atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi/orientasi studi/latihan-latihan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa/organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapatkan izin resmi dari pimpinan fakultas dan pimpinan Universitas Merdeka Malang“.

Yasir mengutarakan bahwa dari point di atas tersebut tentu sangat paradoks dengan apa yang terjadi hari ini di Indonesia. Mahasiswa, tambah Yasir, patut mencurigai jangan-jangan di dalam Civitas Akademika Unmer terdapat oknum PKI yang mencoba untuk membatasi ruang aktivitas mahasiswa dalam mengikuti organiasi eksternal seperti NU, Muhammadiyah, PMII, HMI, GMNI dll.

“Artinya ini kan merupakan suatu penjara intelektual yang dilakukan oleh oknum-oknum terdidik agar kemudian mahasiswa itu tidak bisa belajar dan banyak mengetahui diluar kampus karena harus ada izin dulu baru bisa”.tutur Yasir.

Dikatakan Yasir, UU kita telah menjelaskan itu, dan seluruh organiasi Mahasiswa yang telah lama ikut serta dalam membangun bangsa seperti PMII, HMI, GMNI, IMM dll, itu pasti terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

“Makanya ini perlu mendapat perhatian khusus dari lembaga-lembaga yang ikut kami tembusi surat keberatan ini, jangan-jangan di dalamnya ada oknum PKI, karena PKI gaya baru ini lebih pintar strateginya untuk membunuh pola dan ruang aktivitas Mahasiswa,”jelas Yasir pada Selasa, (13/10/2020).

Menurut Yasir, ada banyak pasal yang dilanggar oleh civitas akademik Unmer Malang yakni Pasal 28 E ayat 3, Pasal 24 ayat 1 UU. Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam kegiatan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi yang dimana secara jelas disebutkan organisasi eksternal yang diakui dan memiliki legalitas dan diakui oleh Peraturan Perundang-undangan.

“Jika berbicara tentang komitmen kebangsaan dan keindonesiaan, kami HMI sudah selesai perihal itu, tak perlu diragukan lagi. Justru Rektor harus melihat keberadaan organisasi Cipayung di Unmer ini sebagai peluang untuk sama-sama bisa berkolaborasi membangun kampus kedepan, bukan malah dijadikan musuh.”tutup Ketua Umum Korkom HMI Universitas Merdeka Malang itu (*)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by historiahmi

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

1963-1966 : Tahun-tahun Tantangan Bagi HMI Menghadapi PKI (Bag.2)

1963-1966 : Tahun-tahun Tantangan Bagi HMI Menghadapi PKI (Habis)